FAQ Seputar Pengelolaan Kinerja Platform Merdeka Mengajar (PMM)

FAQ Seputar Pengelolaan Kinerja Platform Merdeka Mengajar (PMM)

Berikut ini FAQ Seputar Pengelolaan Kinerja Platform Merdeka Mengajar (PMM). FAQ ini berisi kumpulan informasi alur penggunaan Pengelolaan Kinerja Platform Merdeka Mengajar dalam bentuk tanya jawab.

Pengelolaan Kinerja pada PMM adalah alat bantu yang memudahkan Guru dan Kepala Sekolah untuk menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karir guna peningkatan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Fitur Pengelolaan Kinerja ini telah terintegrasi dengan layanan e-kinerja yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara.

Berikut adalah FAQ Seputar Pengelolaan Kinerja Platform Merdeka Mengajar selengkapnya.

Apa itu Fitur Pengelolaan Kinerja?

Pengelolaan Kinerja pada Platform Merdeka Mengajar adalah alat bantu yang memudahkan Guru dan Kepala Sekolah untuk menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karir guna peningkatan kualitas pembelajaran yang berpusat pada Peserta Didik.

Catatan: Sebagai informasi, kami merekomendasikan agar Bapak/Ibu Guru melengkapi SKP untuk diajukan ke Kepala Sekolah sebelum bulan Januari berakhir atau sebelum tanggal 31 Januari 2024.

Apa perbedaan antara e-Kinerja milik Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan sistem Pengelolaan Kinerja milik Kemendikbudristek?

Linimasa tenggat pengisian yang perlu diperhatikan oleh Guru dan KS sebagaimana yang tertera pada fitur Pengelolaan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Linimasa Tenggat Semester Awal Perencanaan Kinerja : 31 Januari Pelaksanaan Kinerja : Februari–Mei Penilaian Kinerja Guru oleh KS : 30 Juni 2.

Linimasa Tenggat Semester Akhir Perencanaan Kinerja : 31 Juli Pelaksanaan Kinerja : Agustus – November Penilaian Kinerja Guru oleh KS : 31 Desember.

BACA JUGA :

• Perdirjen GTK tentang Juknis Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah
• Tiga Tahapan Pengelolaan Kinerja Untuk Guru

FAQ Seputar Pengelolaan Kinerja Platform Merdeka Mengajar (PMM)

Apakah sistem Pengelolaan Kinerja pada PMM telah terintegrasi dengan sistem e-Kinerja milik Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau sistem milik Pemerintah Daerah (Pemda) lainnya?

Ya, sistem Pengelolaan Kinerja bagi Guru pada PMM telah terintegrasi dengan sistem e-Kinerja yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara. Sedangkan untuk sistem kinerja yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan bersumber dari sistem e-Kinerja yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara sehingga data kinerja akan selaras.

Siapa saja yang dapat mengakses dan menggunakan Fitur Pengelolaan Kinerja Platform Merdeka Mengajar?

Sasaran pengguna fitur Pengelolaan Kinerja Platform Merdeka Mengajar terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: 1. Guru ASN dan non-ASN di bawah naungan Pemerintah Daerah 2. Kepala Sekolah ASN dan non-ASN di bawah naungan Pemerintah Daerah Informasi lebih lengkap pengguna fitur Pengelolaan Kinerja Platform Merdeka Mengajar selengkapnya dapat dilihat melalui Artikel Tentang Pengelolaan Kinerja di Pusat Informasi.

Saya Guru dan Kepala Sekolah ASN di bawah naungan Pemerintah Daerah, namun kenapa tidak bisa menggunakan Pengelolaan Kinerja?

Apabila Bapak/Ibu merupakan Guru dan Kepala Sekolah ASN di bawah naungan Pemerintah Daerah namun belum dapat menggunakan Pengelolaan Kinerja, mohon pastikan kembali Jenis PTK (Jenis GTK) pada data Dapodik milik Bapak/Ibu.

Jika Jenis PTK (Jenis GTK) pada Dapodik Bapak/Ibu sudah sesuai kriteria Guru dan Kepala Sekolah, maka mohon kesediaan Bapak/ibu merespons email ini kembali dengan mengirimkan data berikut:

1. Tangkapan layar kendala yang dialami,

2. Akun belajar.id yang digunakan,

3. Tangkapan layar (screenshot) data Dapodik pada menu Profil Guru,

4. NPSN,

5. NIP

Untuk mendapatkan screenshot data Dapodik, silakan Bapak/Ibu mengikuti langkah berikut:

1. Masuk/Login di Dapodik menggunakan Akun Dapodik Operator Sekolah,

2. Klik menu GTK, kemudian klik Guru,

3. Klik kolom Nama Guru, kemudian klik Profil Guru,

4. Klik Cetak Dokumen

Namun, apabila data Jenis PTK (Jenis GTK) pada Dapodik Bapak/Ibu belum sesuai dengan kriteria Guru dan Kepala Sekolah, maka silakan menghubungi Operator Sekolah dan mengajukan pembaruan data diri di Dapodik.

Bagaimana cara mengisi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam Pengelolaan Kinerja melalui Platform Merdeka Mengajar?

Penetapan SKP melalui Pengelolaan Kinerja Platform Merdeka Mengajar terbagi menjadi 4 (empat) tahapan, hal ini seperti yang tertuang dalam Perdirjen GTK/Nomor7607/B.B1/HK.03/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah.

1. Perencanaan Kinerja,

2. Pelaksanaan, Pemantauan dan Pembinaan Kinerja,

3. Penilaian Kinerja, dan

4. Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kinerja

Keempat tahapan ini dilakukan oleh Guru dan Kepala Sekolah dua kali setahun, setiap enam bulan (Januari-Juni dan Juli-Desember) pada tahun berkenaan. Sebagai teknis pengisian di dalam Platform Merdeka Mengajar,maka fitur Pengelolaan Kinerja juga hanya dapat diakses dengan menggunakan Akun belajar.id. – Akses ke dalam Pengelolaan Kinerja dengan Akun belajar.id saat ini masih terbatas dapat diakses oleh beberapa Pengguna sesuai dengan kriteria yang tertulis pada artikel Tentang Pengelolaan Kinerja – Cara pengisian Pengelolaan Kinerja dapat Anda pelajari melalui artikel Cara Mengisi Pelaksanaan Kinerja Untuk Guru

Kapan fitur Pengelolaan Kinerja akan efektif digunakan oleh Guru dan Kepala Sekolah?

Fitur Pengelolaan Kinerja di dalam Platform Merdeka Mengajar dapat diakses mulai 19 Desember 2023. Namun, seluruh fitur Pengelolaan Kinerja akan dapat digunakan secara bertahap.

Berikut lini masa ketersediaan fitur untuk pengguna :

1. Perencanaan Kinerja sudah dapat diakses mulai 19 Desember 2023. Pada tahap ini, Guru dapat memulai pembuatan rancangan/draf Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) namun belum dapat dikirimkan ke Kepala Sekolah. Mulai 2 Januari 2024 mendatang, Guru mulai dapat mengirimkan draf SKP yang telah dibuat ke Kepala Sekolah, kemudian Kepala Sekolah dapat mereviu dan menyetujui rancangan SKP Guru di dalam sistem;

2. Pelaksanaan Kinerja mulai dapat diakses pada Februari 2024, dan 3. Penilaian Kinerja akan dapat diakses oleh KS dan Guru mulai pertengahan tahun 2024 mendatang.

Mengapa Guru perlu beralih ke Pengelolaan Kinerja di PMM? Apa manfaat yang saya dapatkan dengan menggunakan Pengelolaan Kinerja di PMM jika dibandingkan dengan e-Kinerja?

Pengelolaan Kinerja pada Platform Merdeka Mengajar (PMM) merupakan alat bantu yang memudahkan Guru dan Kepala Sekolah untuk menentukan sasaran kinerja yang lebih spesifik sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

Dengan menggunakan Pengelolaan Kinerja melalui Platform Merdeka Mengajar, Guru dan Kepala Sekolah mendapat manfaat berupa Pengelolaan Kinerja yang lebih kontekstual dan spesifik untuk pelaksanaan tugasnya sebagaimana visi transformasi pembelajaran yang ditetapkan Kemendikbudristek.

Apa regulasi yang mendasari penggunaan sistem Pengelolaan Kinerja melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM) untuk Guru dan Kepala Sekolah?

Penggunaan fitur Pengelolaan Kinerja melalui PMM diatur melalui beberapa regulasi:

1. PermenPANRB 1/2023 tentang Jabatan Fungsional;

2. PermenPANRB 6/2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN;

3. Surat Edaran Bersama (SEB) Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kemendikbudristek nomor 17 tahun 2023 dan nomor 9 tahun 2023 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja ASN Guru;

4. Perdirjen GTK/Nomor7607/B.B1/HK.03/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah.

Ada berapa tahapan pengerjaan Pengelolaan Kinerja melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM)?

Ada 3 tahapan Pengerjaan Pengelolaan Kinerja pada PMM, yaitu;

1. Perencanaan Kinerja, merupakan tahap awal dalam Pengelolaan Kinerja. Pada tahap ini, Guru diminta untuk menyusun Perencanaan Kinerja sebelum batas waktu yang telah ditentukan, informasi lebih lanjut mengenai langkah perencanaan kinerja dapat disimak dengan cara klik tautan Artikel Tentang Perencanaan Kinerja Guru

2. Pelaksanaan Kinerja, pada tahap ini, Guru diharapkan dapat menjalankan dua kegiatan penting, yaitu melakukan ‘Praktik Pembelajaran’ melalui Observasi Kelas yang dilakukan oleh Kepala Sekolah, serta mengumpulkan bukti dukung berupa ‘Pengembangan Kompetensi’ dan ‘Tugas Tambahan’, informasi lebih lanjut mengenai langkah Pelaksanaan Kinerja dapat disimak dengan cara klik tautan Artikel Tentang Pelaksanaan Kinerja Guru

3. Penilaian Kinerja, merupakan tahap akhir dalam Pengelolaan Kinerja yang dilakukan oleh Kepala Sekolah. Dalam Penilaian Kinerja, Kepala Sekolah diharapkan dapat menjalankan dua kegiatan penting, yaitu melakukan ‘Penilaian Kinerja’ dari Pelaksanaan Kinerja yang dilakukan oleh Guru melalui Observasi Kelas, serta mengumpulkan bukti dukung, informasi lebih lanjut mengenai langkah Pelaksanaan Kinerja dapat disimak dengan cara klik tautan Artikel Tentang Penilaian Kinerja oleh Kepala Sekolah.

Apakah ASN Guru di bawah naungan Kementerian Agama dapat menggunakan Pengelolaan Kinerja sebagai pengganti e-Kinerja?

Bagi ASN Guru di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag), untuk saat ini tetap akan menggunakan aplikasi e-Kinerja BKN.

Saya Guru yang mengajar di 2 (dua) satuan pendidikan dengan jenjang yang berbeda. Bagaimana proses Pengelolaan Kinerja saya?

Bagi Guru yang mengajar pada lebih dari satu satuan pendidikan, diwajibkan melakukan Pengelolaan Kinerja hanya di satuan pendidikan induk saja.

Bagaimana korelasi antara Pengelolaan Kinerja Platform Merdeka Mengajar (PMM) dengan Rapor Pendidikan?

Korelasi antara fitur Pengelolaan Kinerja Platform Merdeka Mengajar dengan Rapor Pendidikan terletak pada penggunaan indikator dalam Rapor Pendidikan yang terkait dengan Kualitas Pembelajaran untuk Pengelolaan Kinerja Guru dan indikator Kepemimpinan untuk Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah.

Dengan adanya fitur Pengelolaan Kinerja pada Platform Merdeka Mengajar (PMM), maka apakah seterusnya pengelolaan kinerja ASN Guru dan Kepala Sekolah dilakukan melalui PMM?

Ya, bagi ASN Guru dan KS (PNS dan PPPK) di bawah naungan Pemerintah Daerah seterusnya akan menggunakan Pengelolaan Kinerja Platform Merdeka Mengajar (PMM). Hal ini seperti tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal GTK/Nomor7607/B.B1/HK.03/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah dan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Kapan saja linimasa tenggat pengisian yang perlu diperhatikan oleh Guru dan Kepala Sekolah (KS) saat menjalankan berbagai tahapan Pengelolaan Kinerja?

Linimasa tenggat pengisian yang perlu diperhatikan oleh Guru dan KS sebagaimana yang tertera pada fitur Pengelolaan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Linimasa Tenggat Semester Awal Perencanaan Kinerja : 31 Januari Pelaksanaan Kinerja : Februari–Mei Penilaian Kinerja Guru oleh KS : 30 Juni

2. Linimasa Tenggat Semester Akhir Perencanaan Kinerja : 31 Juli Pelaksanaan Kinerja : Agustus – November Penilaian Kinerja Guru oleh KS : 31 Desember

Di mana fitur Pengelolaan Kinerja dapat diakses?

1. Menuliskan tautan https://guru.kemdikbud.go.id/pengelolaan-kinerja pada peramban web/browser yang sedang digunakan, atau

2. Mengakses fitur Pengelolaan Kinerja melalui laman https://guru.kemdikbud.go.id/home terlebih dahulu, kemudian klik tombol Pengelolaan Kinerja pada bagian atas halaman utama platform Merdeka Mengajar di dalam menu Pengembangan Diri.

Apabila Bapak/Ibu mengaksesnya melalui aplikasi PMM, maka Bapak/Ibu akan menemukan fiturnya pada PMM minimal versi v1.47. Sebagai informasi, untuk kenyamanan Bapak/Ibu dalam menggunakan fitur Pengelolaan Kinerja, maka fitur tersebut hanya dapat diakses melalui perangkat laptop atau komputer Bapak/Ibu setelah terhubung dengan jaringan internet.

Apa saja persyaratan sistem yang dibutuhkan untuk dapat mengakses fitur Pengelolaan Kinerja di dalam PMM?

Persyaratan sistem yang dibutuhkan untuk dapat menggunakan fitur Pengelolaan Kinerja di dalam PMM adalah:

1. Menggunakan perangkat komputer/laptop untuk mendapatkan tampilan terbaik;

2. Memiliki Akun belajar.id aktif digunakan dengan domain @guru dan @admin;

3. Terkoneksi dengan jaringan internet.

Apa hasil yang didapatkan dari penggunaan Pengelolaan Kinerja?

Nantinya, seluruh data yang dihasilkan dari Pengelolaan Kinerja selanjutnya disebut sebagai Data Kinerja yang berasal dari Platform Merdeka Mengajar akan berupa Predikat Kinerja yang bermanfaat untuk:

a. dikonversi ke dalam perolehan Angka Kredit tahunan sesuai koefisien jenjang jabatan untuk keperluan kenaikan karier berupa pangkat dan/atau jabatan (PermenPANRB No. 1 Tahun 2023);

b. menjadi salah satu syarat untuk pembayaran tunjangan profesi Guru dengan penilaian kinerja minimal ‘Baik’ (Permendikbudristek No. 4 Tahun 2022);

c. menjadi salah satu syarat penugasan guru sebagai Kepala Sekolah dengan penilaian kinerja minimal ‘Baik’ 2 tahun terakhir (Permendikbudristek No. 40 Tahun 2021);

d. Pembaharuan perpanjangan kontrak guru ASN PPPK (Pasal 37 ayat (1) PP No. 48 Tahun 2019 Manajemen ASN-PPPK)

e. pemberian penghargaan lainnya yang ditentukan.

Apakah Pengelolaan Kinerja berpengaruh pada Jam Pembelajaran?

Pengelolaan Kinerja tidak berpengaruh pada Jam Pembelajaran.

Apakah Guru bisa membuat SKP terlebih dahulu tanpa harus menunggu KS membuat SKP? Karena selama ini Guru ketika membuat SKP harus menunggu KS membuat SKP terlebih dahulu sehingga menghambat kami.

Ya. Mulai 19 Desember 2023, Guru dapat mulai menyusun draf Perencanaan Kinerja/Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Pastikan proses penyusunan SKP Guru telah melalui proses diskusi dengan Kepala sekolah.

Selanjutnya mulai 2 Januari 2024 mendatang, Guru dapat mulai mengajukan draf SKP periode Januari-Juni 2024 tersebut ke Kepala Sekolah, dan Kepala Sekolah mulai dapat menyetujui rencana SKP yang telah diajukan masing-masing Guru di satuan pendidikan.

Kapan Kepala Sekolah mulai dapat menyetujui rencana SKP Guru?

Kepala Sekolah mulai dapat menyetujui rencana SKP yang telah diajukan masing-masing Guru di satuan pendidikan mulai tanggal 2 Januari 2024 dan maksimal disetujui oleh Kepala Sekolah pada 31 Januari 2024 mendatang untuk periode Januari-Juni 2024. Sedangkan untuk periode Juli-Desember 2024, Kepala Sekolah dapat menyetujui rencana SKP Guru pada rentang waktu 1-31 Juli 2024.

Bagaimana penghitungan TPP yang selama ini menggunakan e-Kinerja? Selama ini e-Kinerja dilakukan dalam periode 3 bulanan, sementara penilaian kinerja pada Platform Merdeka Mengajar dilakukan 6 bulan sekali. Bagaimana regulasi penghitungan TPP selanjutnya?

Basis Penghitungan TPP selanjutnya sedang dalam tahap diskusi antara tim Platform Merdeka Mengajar dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Mengapa tampilan Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah saya masih pada periode Bulan Juli-Desember 2023? Padahal saat ini sudah Januari 2024.

Dapat kami informasikan bahwa fitur Pengelolaan Kinerja di dalam Platform Merdeka Mengajar (PMM) sudah dapat diakses Kepala Sekolah mulai tanggal 19 Desember 2023. Namun, tidak semua fitur pada Pengelolaan Kinerja dapat langsung digunakan, hal tersebut dikarenakan fitur yang tersedia pada Pengelolaan Kinerja nantinya digunakan secara bertahap.

Tampilan Pengelolaan Kinerja khusus Kepala Sekolah periode Januari-Juni 2024 mulai akan dapat dilihat dan diakses pada pertengahan Januari 2024 mendatang sesuai dengan linimasa perilisan fitur Pengelolaan Kinerja untuk Kepala Sekolah. Adapun untuk saat ini, tampilan Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Bapak/Ibu sudah sesuai di mana terdapat daftar dokumen Perencanaan Kinerja Guru yang dapat diperiksa dan disetujui oleh Kepala Sekolah.

Kemudian Kepala Sekolah perlu mereviu dan menyetujui rancangan Pengelolaan Kinerja Guru di dalam sistem dengan cara klik Periksa. Informasi selengkapnya silakan kunjungi artikel berikut Persetujuan Perencanaan Kinerja oleh Kepala Sekolah.

Apa yang menyebabkan saya tidak bisa mengakses Pengelolaan Kinerja pada Platform Merdeka Mengajar?

Sehubungan dengan pertanyaan Bapak/Ibu sebelumnya, dapat kami informasikan bahwa penyebab tidak dapat mengakses Pengelolaan Kinerja pada Platform Merdeka Mengajar diantaranya yaitu kecocokan data pengguna di Platform Merdeka Mengajar dengan data Dapodik.

Sebagai informasi pengguna yang dapat menggunakan fitur Pengelolaan Kinerja pada Platform Merdeka Mengajar (PMM) terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: – Guru ASN dan non-ASN di bawah naungan Pemerintah Daerah – Kepala Sekolah ASN dan non-ASN di bawah naungan Pemerintah Daerah, sehingga untuk dapat melayani Bapak/Ibu lebih baik lagi agar dapat mengakses dan menggunakan Pengelolaan Kinerja di Platform Merdeka Mengajar izinkan kami mememastikan hal berikut: – Apakah Bapak/Ibu merupakan Guru dan Kepala Sekolah ASN di bawah naungan Pemerintah Daerah? Mohon pastikan kembali Jenis PTK (Jenis GTK) pada data Dapodik milik Bapak/Ibu seperti yang tertera pada laman artikel Siapa Pengguna Pengelolaan Kinerja?

Jika Jenis PTK (Jenis GTK) pada Dapodik sudah sesuai kriteria Guru dan Kepala Sekolah, maka mohon kesediaan Bapak/Ibu merespons email ini kembali dengan mengirimkan data berikut:

1. Video tangkapan layar kendala yang dialami,

2. Akun belajar.id yang digunakan,

3. Tangkapan layar (screenshot) data Dapodik pada menu Profil Guru

Informasi lebih lengkap pengguna fitur Pengelolaan Kinerja Platform Merdeka Mengajar selengkapnya dapat dilihat melalui Artikel Tentang Pengelolaan Kinerja di Pusat Informasi.

Jika Anda memiliki pertanyaan atau kendala lain terkait Platform Merdeka Mengajar, silakan tekan tombol ‘Butuh Bantuan’ pada laman https://bit.ly/halamanbantuanPMM.

Adakah kiat khusus untuk membuat dokumen rancangan SKP/Perencanaan Kinerja dengan cepat dan akurat?

Bapak/Ibu yang terhormat, terkait cara membuat Perencanaan Kinerja yang cepat dan akurat, dapat kami sampaikan bahwa tidak ada kiat khusus untuk membuat perencanaan kinerja yang cepat.

Namun, agar dokumen rancangan Pengelolaan Kinerja Anda akurat, Perencanaan Kinerja perlu dilakukan secara urut dan cermat juga dapat berdiskusi dengan atasan atau Kepala Sekolah Anda untuk memilih Praktik Pembelajaran dengan Indikator yang paling relevan untuk mendukung peningkatan kinerja Guru dan Satuan Pendidikan yang dinaungi.

Hal ini dilakukan agar setiap rencana Pengelolaan Kinerja Anda dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dengan Kepala Sekolah. Informasi lebih lanjut dapat dipelajari dengan klik tautan berikut Penyusunan Perencanaan Kinerja untuk Guru dengan Jenjang SD – SMA

Apakah Guru Honor Daerah termasuk pengguna yang dapat menggunakan Pengelolaan Kinerja di Platform Merdeka Mengajar?

Guru Honor Daerah, selama mengampu di sekolah negeri dan telah menggunakan sistem e-Kinerja, termasuk yang dianjurkan untuk melakukan Pengelolaan Kinerja di Platform Merdeka Mengajar dengan kepemilikan Akun belajar.id yang aktif digunakan selama ini.

Jika terdapat seorang Guru yang mengajar pada 2 sekolah dan memiliki dua akun belajar, apakah Guru tersebut harus mengerjakan pengelolaan kinerja pada kedua akun tersebut?

Apabila terdapat seorang Guru yang mengajar di dua satuan pendidikan, silakan lakukan perencanaan kinerja pada satu satuan pendidikan induk/satuan administrasi pangkal (SATMINKAL) saja.

Apakah benar bahwa Guru yang tidak mengisi pengelolaan kinerja sd tgl 31 januari akan dianggap sudah pensiun atau mengundurkan diri dan otomatis segala data-data akan dihapus?

Guru yang tidak mengisi sampai dengan akhir tenggat Perencanaan masing-masing periode (31 Januari dan 31 Juli) tidak dianggap pensiun atau mengundurkan diri.

Data-data juga tidak akan dihapus. Guru masih dapat mengisi sesuai dengan kondisi masing-masing. Catatan: Sebagai informasi, kami merekomendasikan agar Bapak/Ibu Guru melengkapi dokumen Perencanaan Kinerja untuk diajukan ke Kepala Sekolah sebelum bulan Januari berakhir atau sebelum tanggal 31 Januari 2024 untuk Periode Pengelolaan Kinerja Januari-Juni.

Kami informasikan kembali, Pengelolaan Kinerja adalah wajib bagi Guru dan Kepala Sekolah ASN. Sehingga, apabila tidak mengerjakan Pengelolaan Kinerja akan berdampak pada peningkatan karier yang berpotensi terhambat, saat pengajuan kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan.

Terkait dengan perencanaan kinerja yang tidak tercapai, misal kasusnya ada guru merencanakan ingin menerbitkan Cerita Praktik pada Periode Januari-Juni. Namun, kenyataannya sampai pada bulan Juni, Cerita Praktik belum dirilis. Apakah RHK tersebut dapat diedit atau bagaimana ya? Adakah implikasinya ke guru tersebut?

Saat ini, Rencana Hasil Kerja dan dokumen Perencanaan Kinerja yang telah disepakati Guru dan Kepala Sekolah belum dapat diedit. Untuk implikasinya akan menjadi hak Kepala Sekolah pada saat periode penilaian di akhir Periode Pengelolaan Kinerja.

Saya seorang Guru di SMA Negeri dan Saya mendapatkan Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) yang membuat Saya harus tugas belajar di Bulan Februari 2024. Apakah saya tetap harus mengisi Pengelolaan Kinerja di PMM? Apabila iya, maka Rencana Hasil Kerja apa yang perlu dipilih?

Untuk Guru yang sedang melaksanakan tugas belajar, tetap menyusun Pengelolaan Kinerja, namun penyusunan Perencanaan Kinerja/Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam jangka pendek ini belum dapat difasilitasi melalui PMM. Saat ini, fitur sedang dikembangkan. Silakan ditunggu sampai pengumuman resmi terkait guru yang melaksanakan tugas belajar, agar dapat menyusun Perencanaan Kinerja, Pelaksanaan, dan Penilaian.

Pada Pengembangan Kompetensi tertera 32 Poin. Bagaimana jika rencana pengembangan kompetensi yang ingin saya ikuti tidak sampai 32 poin?

Tidak bisa. Minimal poin dari rencana Pengembangan Kompetensi yang wajib diikuti adalah 32 poin. Guru diharapkan dapat berdiskusi dengan Kepala Sekolah untuk mendiskusikan Rencana Hasil Kerja yang ingin ditetapkan. Hal ini sesuai dengan yang telah diatur dalam Perdirjen GTK/Nomor7607/B.B1/HK.03/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah.

Apakah Guru perlu mengejar target poin Rencana Hasil Kerja (RHK) untuk mendapat poin maksimal sebesar 128 poin?

Bapak/Ibu Guru tidak harus terpaku mengejar target poin Rencana Hasil Kerja sebesar 128 poin.

Bagaimana kalau ada Guru ASN Pemerintah Daerah ditempatkan di Madrasah. Bagaimana proses pengisian Perencanaan Kinerja?

Secara faktual, Guru menjalankan tugas di Madrasah Negeri meski secara Status Kepegawaian adalah Guru ASN Pemda. Dalam konteks pengelolaan kinerja, Guru tersebut melakukan Pengelolaan Kinerja melalui e-Kinerja BKN dan/atau aplikasi yang digunakan di Madrasah Negeri sesuai kebijakan Kemenag.

Saat ini yang Guru ASN belum banyak yg mengerjakan karena masing-masing provinsi punya kebijakan berbeda, bagaimana menyikapinya?

Bagi Guru ASN, silakan mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran Bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 tahun 2023 dan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara Guru, yaitu: tetap melakukan pengelolaan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Apabila daerah memiliki kebijakan yang berbeda/memiliki platform kinerja masing-masing, silakan untuk dapat mengikuti kebijakan daerah tersebut, selain juga mengerjakan Pengelolaan Kinerja Platform Merdeka Mengajar.

Bagaimana jika daerah tidak menggunakan pengelolaan kinerja terintegrasi PMM? Guru dan KS mengikuti daerah atau kah tetep memanfaatkan Pengelolaan Kinerja PMM?

Bagi Guru ASN, silakan mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran Bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 tahun 2023 dan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara Guru, yaitu: tetap melakukan pengelolaan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Apabila daerah memiliki kebijakan yang berbeda/memiliki platform kinerja masing-masing, silakan untuk dapat mengikuti kebijakan daerah tersebut, selain juga mengerjakan Pengelolaan Kinerja Platform Merdeka Mengajar.

Dengan adanya pengelolaan kinerja di PMM, apakah nilai Angka Kredit pada tahun sebelumnya tetap dihitung? Mohon penjelasannya.

Angka Kredit Tahun 2023/sebelumnya, tetap dihitung menggunakan sistem e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Jika seorang Guru dan Kepala Sekolah telah menyepakati Rencana Hasil Kerja (RHK) hingga 64 poin, namun hingga akhir periode Pelaksanaan Kinerja, Guru hanya mampu mencapai 32 poin. Apakah sudah ternilai ‘Memenuhi Ekspektasi Atasan’? Lantas bagaimana dengan kekurangan 32 poin yang belum mampu dicapai sesuai rencana?

Ya, yang menjadi acuan adalah poin minimal yaitu 32 poin. Jika realisasi Perencanaan telah mencapai 32 poin maka Anda mendapat penilaian Memenuhi Ekspektasi Atasan. Terkait kekurangan poin yang belum dicapai sesuai rencana, menjadi wewenang atasan untuk menentukan penilaian lebih lanjut.

Demikianlah postingan ini, jika menurut Anda Bermanfaat silahkan SHARE, Terimakasih

@Salam Website Nasty