Permenpan RB No 19 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara

  

Website Nasty Menetapkan:   PERATURAN  MENTERI  PENDAYAGUNAAN  APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA.

 

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.   Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

2.   Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.

 

 

 

3.   Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.    Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB

adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian  Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.    Sistem Merit adalah penyelenggaraan sistem manajemen

ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi.

6.   Indeks  Sistem  Merit  adalah  skor  hasil  pengukuran penerapan Sistem Merit yang dijadikan sebagai dasar penetapan predikat Sistem Merit.

7.   Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.

8.   Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada Instansi Pemerintah.

9.   Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

10.  Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN.

11.  Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat

BKN adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen ASN, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

12.  Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BACA JUGA : Ketentuan Skema Penyaluran TPG 2026 Secara Bulanan

UNDUH Permenpan RB No 19 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara

 

👉=======UNDUH DISINI=======👈

Demikianlah postingan ini, jika menurut Anda Bermanfaat silahkan SHARE, Terimakasih

@Salam Website Nasty