UNDUH Materi Sosialisasi Pokok-pokok Kebijakan BOS/BOP TA 2023

Website Nasty Jumpa lagi dalam postingan yang mungkin sangat anda perlukan, Silahkan baca infonya dibawah ini.

UNDUH Materi Sosialisasi Pokok-pokok Kebijakan BOS/BOP TA 2023

Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek telah menerbitkan Materi Sosialisasi Pokok-pokok Kebijakan BOS/BOP Tahun Anggaran 2023.

Refleksi Pelaksanaan Dana BOS dan BOP Tahun Anggaran 2022

1. Pada tahun 2022, Pemerintah melanjutkan reformasi kebijakan untuk BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan.

a. Satuan Biaya Majemuk untuk BOP PAUD

Satuan Biaya memperhatikan karakteristik daerah berdasarkan IKK.

Kenaikan satuan biaya terjadi pada 270 Kabupaten/Kota dengan rata-rata kenaikan sebesar 18%.
Khusus wilayah 3T, rata-rata mengalami kenaikan satuan biaya hingga 51%.

b. Penyaluran BOS, BOP PAUD dan Kesetaraan langsung ke satuan pendidikan

Capaian Penyaluran langsung dari rekening kas umum negara ke rekening satuan pendidikan

Penyaluran Tahap I Dana BOS dilakukan akhir bulan Januari. Penyaluran ini menjadi penyaluran tercepat sepanjang penyaluran langsung ke satuan pendidikan.
Pada tahun 2021, penyaluran dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan Tahap 1 ke satuan pendidikan melalui kabupaten/kota terjadi bulan Mei-Desember
Pada tahun 2022, penyaluran dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan Tahap 1 langsung ke satuan pendidikan terjadi bulan Maret-Juni.

c. Penggunaan ARKAS sebagai Aplikasi Tunggal dalam Perencanaan dan Pelaporan.

Capaian Penerapan ARKAS/MARKAS menjadi aplikasi tunggal di Satuan Pendidikan/Dinas Pendidikan

100% Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan) telah memanfaatkan MARKAS sebagai aplikasi dalam memantau perencanaan dan pelaporan Dana BOS di satuan pendidikan.
216 ribu (99%) sekolah telah menggunakan ARKAS untuk perencanaan dan pelaporan Dana BOS.

2. Pada tahun 2022, rata-rata realisasi penyaluran anggaran Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan mencapai 98%.

Tantangan yang dihadapi, antara lain sebagai berikut.

1. Pelaporan

Masih terdapat satuan pendidikan yang tidak mendapatkan penyaluran dan beresiko terganggunya operasional pembelajaran karena terlambat menyampaikan laporan.

a. Dana BOS: rata-rata tidak salur 0,4% per tahap.

b. Dana BOP PAUD: tidak salur pada rentang 3-5%.

c. Dana BOP Kesetararaan: tidak salur pada rentang 2-4%.

Masih banyak satuan pendidikan yang kurang optimal dalam merealisasikan dana BOS yang menyebabkan adanya sisa dana. Sisa dana tahun 2021 tercatat 795 M dan menjadi pengurang pada penyaluran Tahap II TA 2022

2. Retur

Retur, yang merupakan kondisi gagal transfer ke pihak penerima yang disebabkan adanya ketidakcocokan data rekening satuan pendidikan. Secara umum, persentase satuan pendidikan yang mengalami retur relatif kecil.

a. BOS: Tahap 1 (132 satdik), Tahap 2 (167 satdik), Tahap 3 (347 satdik)

b. BOP PAUD: Tahap 1 (360 satdik), Tahap 2 (347satdik)

c. BOP Kesetaraan: Tahap 1 (22 satdik), Tahap 2 (24satdik)

3. Izin Operasional Satuan Pendidikan

Masih terdapat Pemda yang terlambat melakukan pemutakhiran izin operasional satuan pendidikan dan berdampak pada tidak terpenuhinya syarat sebagai penerima BOSP.

Pokok-pokok Kebijakan BOSP TA 2023

Tahun 2023, Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan menjadi bagian dari BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan).

1. Dana BOS merupakan jenis/menu kegiatan dari program Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

2. Dana BOS/ BOP PAUD/ BOP Kesetaraan merupakan jenis/menu kegiatan dari BOSP.

3. Dana BOS/ BOP PAUD/ BOP Kesetaraan Reguler dan Kinerja merupakan klasifikasi dari
jenis/menu kegiatan.

Prinsipnya, adanya penggabungan nomenklatur tidak menghilangkan mekanisme pelaksanaan Dana BOP PAUD, BOS, dan BOP Kesetaraan yang selama ini telah berjalan.

Penggabungan nomenklatur dimaksudkan untuk menyederhanakan dan memudahkan dalam pemanfaatan dana cadangan antar jenis/menu kegiatan.

Jenis BOSP TA 2023

1. Dana BOS Dana BOP PAUD Dana BOP Kesetaraan

Dana yang digunakan untuk biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini

Dana BOP PAUD terdiri dari:

a. BOP PAUD Reguler

b. BOP PAUD Kinerja Sekolah Penggerak

2. Dana BOS :PAUD

Dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dana BOS terdiri dari:

a. BOS Reguler

b. BOS Kinerja

Kinerja Sekolah Penggerak
Kinerja Sekolah Prestasi
Kinerja Sekolah Berkemajuan Terbaik

3. Dana BOS Kesetaraan

Dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program Paket A, Paket B, dan Paket C.

Dana BOP Kesetaraan terdiri dari:

a. BOP Kesetaraan Reguler

b. BOP Kesetaraan Kinerja Sekolah Berkemajuan Terbaik

Tahun 2023, Pemerintah menyediakan anggaran Dana BOSP sebesar 59,08 Triliun, meningkat 0,5% dari tahun 2022 (58,79 T)

Syarat dan kriteria penerima BOSP Reguler dan Kinerja tidak mengalami perubahan kecuali pada Kinerja Prestasi dan Kinerja Berkemajuan Terbaik.

1. BOS dan BOP Kinerja Sekolah Penggerak

a. Merupakan penerima Dana BOS Reguler Tahun Anggaran Berkenaan.

b. Telah ditetapkan oleh Kementerian sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak.

2. BOS dan BOP Kesetaraan Kinerja Berkemajuan Terbaik

a. Merupakan penerima Dana BOS Reguler Tahun Anggaran Berkenaan.

b. Termasuk 15% satuan pendidikan yang memiliki kinerja terbaik dari satuan pendidikan yang melaksanakan AN.

c. Tidak termasuk satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai pelaksana PSP, SMK
Pusat Keunggulan, dan Sekolah yang memiliki prestasi

Kinerja terbaik berdasarkan hasil atau peningkatan rapor pendidikan pada indikator kualitas pembelajaran dan hasil belajar dari profil pendidikan. Kinerja terbaik berdasarkan indeks status ekonomi dan sosial satuan pendidikan.

Sama seperti BOS dan BOP PAUD, mulai Tahun 2023, Pemerintah menerapkan satuan biaya yang bervariasi untuk BOP Kesetaraan

Kebijakan BOP Kesetaraan Tahun 2023

Satuan biaya berbeda antar wilayah, dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi
(IKK) tiap wilayah kabupaten/kota.

Rentang nilai satuan biaya per peserta didik per tahun:

Paket A : Rp 1.300.000 – Rp 2.600.000
Paket B : Rp 1.500.000,- Rp 3.000.000
Paket C : Rp 1.800.000,- Rp 3.600.000

Mekanisme Penyaluran Dana BOS Reguler dilakukan secara langsung dari RKUN ke
rekening satuan pendidikan dalam 3 tahap. Mulai tahun 2023, penyaluran Dana BOSP Reguler dilakukan dalam 2 tahap.

1. Tahap I sebesar 50%, Paling cepat disalurkan bulan Januari.

2. Tahap II sebesar 50%, Paling cepat disalurkan bulan Juli.

Sama seperti tahun 2022, penyaluran Dana BOS TA 2023 dilakukan dengan memperhitungkan sisa dana TA sebelumnya.

Sisa Dana BOS TA 2022 diperhitungkan pada penyaluran Dana BOS/BOP tahap I tahun anggaran 2023.

Pengelolaan Dana BOS dilakukan dengan prinsip: fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

1. Fleksibel : pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan

2. Efisien : pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal

3. Efektif : pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan

4. Akuntabel : pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

5. Transparan : pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan.

Materi Sosialisasi Rancangan Kebijakan Bantuan BOS BOP Tahun 2023 selengkapnya dapat dibaca dan di unduh pada tautan berikut ini.

Selengkapnya untuk mendapatkan file Materi Sosialisasi Pokok-pokok Kebijakan BOS/BOP TA 2023 KLIK :

👉=======UNDUH DISINI=======👈

Demikianlah postingan ini, jika menurut Anda Bermanfaat silahkan SHARE, Terimakasih

@Salam Website Nasty