Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Website Nasty Jumpa lagi dalam postingan yang mungkin sangat anda perlukan, Silahkan baca infonya dibawah ini.

Menteri Dalam Negeri RI telah menetapkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diterbitkan dengan pertimbangan :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Ketentuan Umum

Berikut ini adalah ketentuan umum pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.

4. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi Kebutuhan Dasar Warga Negara.

6. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.

7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

10. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

11. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

12. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

13. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.

14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

15. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil
suatu Program.

16. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

17. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.

18. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai.

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

21. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Tahapan Penerapan dan Perhitungan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Di dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud untuk daerah provinsi terdiri atas:

a. pendidikan menengah;

b. pendidikan khusus;

c. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;

d. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;

e. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;

f. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;

g. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;

h. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah provinsi;

i. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi;

j. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;

k. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;

l. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;

m. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan

n. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. pendidikan anak usia dini;

b. pendidikan dasar;

c. pendidikan kesetaraan;

d. pelayanan kesehatan ibu hamil;

e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;

f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;

g. pelayanan kesehatan balita;

h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;

i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;

j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;

l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;

m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;

n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;

o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus);

p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;

q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;

r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;

s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;

t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;

u. pelayanan informasi rawan bencana;

v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;

y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;

z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;

aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;

ab. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan

ac. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud sesuai dengan Standar Teknis yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar setelah berkoordinasi
dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Tahapan

Sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) disampaikan bahwa penerapan SPM dilakukan dengan tahapan:

a. pengumpulan data;

b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;

c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan

d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang P

enerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) selengkapnya dapat dibaca dan di unduh pada tautan berikut ini.

Selengkapnya untuk mendapatkan file Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) KLIK :

👉=======UNDUH DISINI=======👈

Demikianlah postingan ini, jika menurut Anda Bermanfaat silahkan SHARE, Terimakasih

@Salam Website Nasty