SE MenPANRB tentang Netralitas PNS yang Memiliki Pasangan Bersatus Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Persiden/Wakil Presiden

Menteri PANRB telah menerbitkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 18 Tahun 2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tentang NETRALITASBAGI PEGAWAIAPARATUR SIPIL NEGARA YANG MEMILIKI PASANGAN (SUAMI/ISTRI) BERSTATUS SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH, CALON ANGGOTA LEGISLATIF, DAN CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN.

Di dalam Surat Edaran disampaikan bahwa penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara dilaksanakan dengan mendasarkan pada asas netralitas, yakni Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tidak terpengaruh dan/atau berpihak terhadap segala kepentingan terutama kepentingan politik.

Penerapan asas netralitas tersebut juga dimaksudkan untuk menjaga netraltas pegawai Aparatur Sipl Negara yang memiliki pasangan (suami/istri) berstatus sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/wakil presiden menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.

Hal tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi terdapat pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki suami/istri yang ditetapkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/wakil presiden.

Oleh karena itu, perlu ditetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasitentang Netralitas BagiPegawai Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Pasangan (Suami/lstri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden.

Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Surat edaran ini disusun untuk mendorong dan memperkuat asas netralitas bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki pasangan (suamilistri) sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presidenwakil presiden.

2. Tujuan

Surat edaran ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki pasangan (suami/istri) sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presidenwakil presiden.

Dasar Hukum

Dasar hukum diterbitkannya Surat Edaran MenPANRB tentang Netralitas PNS yang Memiliki Pasangan Bersatus Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Persiden/Wakil Presiden adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tanmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Nagari Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718).

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126).

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Normor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753).

Isi Surat Edaran

Berikut adala isi Surat Edaran MenPANRB tentang Netralitas PNS yang Memiliki Pasangan Bersatus Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Persiden/Wakil Presiden

1. Bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki pasangan (suamiistri) sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/wakil presiden dapat mendampingi suami atau istri selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperkenankan mendampingi suami atau istri baik pada saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Daerah maupun pengenalan kepada masyarakat;

b. diperkenankan menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan oleh suami atau istri, namun tidak boleh terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kampanye tersebut;

c. diperkenankan untuk foto bersama dengan suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden namun tidak mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan/dukungan;

d. tidak menggunakan atribut instansi, partai politik, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, danlatau calon presiden/wakil presiden pada masa kampanye Pemilihan Umum dan Pemilhan Tahun 2024;

e. tidak melakukan kampanye atau sosialisasi dalam media sosial baik berupa posting, memberikan komentar (comment), membagikan link atau tautan (share), memberikan like dan/atau ikon, karakter atau simbol tertentu yang menunjukan dukungan kepada suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden; Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753).

f. tidak diperkenankan menjadi pembicara atau narasumber dalam kegiatan partai politik atau menjadi juru kampanye bagi suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakl kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden; dan

g. tidak mengadakan keglatan yang mengarah pada keberpihakan (pertermuan, ajakan, himbauan, seruan, dan/atau pemberlan barang tertentu) termasuk penggunaan barang milik negara atau milik pibadi untuk mendukung suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden.

2. Selanjutnya dalam rangka menjaga netralitas dan guna mencegah penggunaan fasilitas jabatan/negara, serta mencegah adanya keputusan danlatau tindakan yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon, maka bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan mendampingi suami atau istri selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, agar mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara.

3. Bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki pasangan (suamilistri) berstatus sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/wakil presiden yang melanggar asas netralitas dapat djatuhi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanngan.

SE MenPANRB tentang Netralitas PNS yang Memiliki Pasangan Bersatus Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Persiden/Wakil Presiden selengkapnya dapat dibaca dan di unduh pada tautan berikut ini.

Selengkapnya untuk mendapatkan file SE MenPANRB tentang Netralitas PNS yang Memiliki Pasangan Bersatus Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Persiden/Wakil Presiden KLIK :

👉=======UNDUH DISINI=======👈

Demikianlah postingan ini, jika menurut Anda Bermanfaat silahkan SHARE, Terimakasih

@Salam Website Nasty