Guru Honor Harus SK Pemda

Website Nasty Jumpa lagi dalam postingan yang mungkin sangat anda perlukan, Silahkan baca infonya dibawah ini.

KEMENDIKBUD telah membuka akses dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk gaji guru honor. Namun ada sejumlah persyaratan yang ketat. Diantaranya guru honor di sekolah negeri harus mendapatkan Surat Kerja (SK) dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

Aturan baru penggunaan dana BOS untuk gaji baru guru honor itu tertuang dalam Permendikbud 8/2017 tentang juknis dana BOS. Di dalam Permendikbud ini dijelaskan guru honor di sekolah negeri tidak bisa seenaknya mendapatkan gaji dari dana BOS. Mereka harus mendapatkan surat penugasan yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten, kota, ataupun provinsi.

“Tidak hanya itu. Surat penugasan itu harus disetujui oleh Kemendikbud,” kata Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi. Di dalam surat pengajuan Kemedikbud, data guru yang diajukan harus ditulis komplet. Mulai dari nama, mata pelajaran yang diampu, serta sekolah tempat mengajar.

Didik mengatakan sampai kemaren belum ada usulan dari pemda terkait nama-nama guru honor yang di ajukan untuk medapatkan gaji dari dana BOS. Dia memperkirakan pemda masih menyusun usulan itu. Sebab Permendikbud 8/2017 baru diterbitkan 1 maret lalu.

Meskipun begitu Didik mengatakan gaji guru honor dari dana BOS akan dirapel terhitung sejak januari 2017. Sehingga seadanya surat pengusulan disetujui April atau Mei depan, para guru honor tetap berhak mandapatkan gaji dari dana BOS mulai januari 2017.

“Kalau tidak dirapel, kasihan guru nya.” jelas Didik.

Pejabat asal Malang, Jawa Timur itu mengatakan, tidak ada niatan dari pemerintah untuk mempersulit para guru mendapatkan gaji dari dana BOS. Upaya itu dilakukan murni mencegah rekrutmen guru honor baru di sekolah negeri. Pemerintah tidak ingin ada rekrutmen guru honor seenaknya. Kemudian membebani keuangan negara.

Didik menegaskan guru honor di sekolah negeri yang berhak mendapatkan gaji dari dana BOS harus sudah bekerja hingga akhir 2016. Sementara guru honor yang baru direkrut 2017 ini. Tidak bisa mendapatkan gaji dari dana BOS.

”Sikap pemerintah tetap tegas. Dana BOS boleh untuk gaji guru, jangan disalahgunakan dengan merekrut guru honor baru.” tandasnya.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidin menyambut baik mekanisme baru pencairan dana BOS itu. Dengan adanya surat resmi pemda,otomatis keberadaan para guru honor itu di akui. Nasib mereka lebih jelas ketimbang selama ini.

Dengan adanya surat resmi penugasan itu, Unifah mengatakan bisa di pakai sebagai syarat mendaftaran tunjangan profesi guru. Sebab dengan adanya surat penugasan itu. Honor menjadi pegawai resmi pemda.”Selama ini guru honorer tidak bisa mendaftaar sertifikasi, karena tidak di akui sebagai pegawai pemda.” katanya.

Menurut Unifah masih wajar jika sampai sekarang belum ada pemda yang mengusulkan nama-nama guru honorer untuk mendapatkan gaji dari dana BOS. Sebab pemda pasti sedaang melakukan pendataan. Unifah berharap pendataan guru honorer untuk di usulkan mendapatkan gaji dari dana BOS. Sebab pemda pasti sedang melakukan pandataan. Unifah berharap pendataan guru honorer untuk di usulkan mendapat gaji dari dana BOS berlangsung transparan.

Sebagaimana diberitakan pemerintah akhirnya memperbolehkan dana BOS untuk gaji guru. Namun dibatasi maksimal 15 persen ini turut di bandingkan aturan yang sebelumnya di patokkan 20 persen. Sementara di sekolah swasta, alokasi untuk gaji guru maksimal 50 persen dari total dana BOS yang diterima sekolah.

Demikianlah postingan ini, jika menurut Anda Bermanfaat silahkan SHARE, Terimakasih

SUMBER

@Salam Website Nasty