Juknis Mekanisme Redistribusi Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Juknis Mekanisme Redistribusi Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Berikut ini adalah Juknis Mekanisme Redistribusi Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.
Juknis Mekanisme Redistribusi Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (KepMendidaksmen) Nomor 82/O/2025 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Redistribusi Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.
Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Juknis Mekanisme Redistribusi Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat diterbitkan dengan menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
KepMendidaksmen Nomor 82/O/2025 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Redistribusi Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat diterbitkan dengan mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 31);
Diktum KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Mekanisme Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
Diktum KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Latar Belakang
Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pemerintah Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mewujudkannya diperlukan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pendidikan juga merupakan hak setiap warga negara. Hak pendidikan ini bagi semua rakyat Indonesia tanpa membedakan belajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah atau penyelenggara masyarakat.
Pemerintah memandang penyelenggara satuan pendidikan masyarakat merupakan mitra strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bentuk partisipasi semesta.
Pemerintah perlu memastikan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua, sebagai mitra strategis satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara masyarakat perlu diberikan afirmasi.
Salah satu afirmasi dari pemerintah dengan membantu tenaga pendidik yaitu guru ASN sesuai yang diamanatkan dalam Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.
Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat menjadi dasar hukum bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menerima bantuan Guru Aparatur Sipil Negara melalui kebijakan Redistribusi, baik berdasarkan permintaan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun kebijakan pemerintah daerah.
Dalam rangka pelaksanaan melaksanakan Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat perlu disusun petunjuk teknis sebagai pedoman implementasinya.
Tujuan
Petunjuk Teknis Mekanisme Redistribusi Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat bertujuan sebagai pedoman dalam mengimplementasikan Redistribusi Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Sasaran
Sasaran pengguna Juknis Mekanisme Redistribusi Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat sebagai berikut.
1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
2. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;
3. Pemerintah Daerah;
4. Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat; dan
5. Penyelenggara Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.
Kriteria Guru ASN
1. Guru PNS yang diredistribusi memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;
b. memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b;
c. memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah Baik selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian;
d. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
e. tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana.
2. Guru PPPK yang diredistribusi memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;
b. memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru ahli pertama;
c. memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah Baik;
d. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
e. tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana.
Kriteria Satuan Pendidikan Penerima Redistribusi Guru ASN
Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima Redistribusi Guru ASN harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. memiliki izin operasional dari Pemerintah Daerah;
2. terdaftar dalam data pokok pendidikan paling sedikit 3 (tiga) tahun;
3. melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan/atau disahkan Kementerian;
4. memiliki peserta didik warga negara Indonesia dengan bahasa pengantar resmi bahasa Indonesia;
5. memiliki anggaran penerimaan biaya pendidikan lebih kecil dari kebutuhan biaya operasional Satuan Pendidikan;
6. tidak menolak dana bantuan operasional Satuan Pendidikan; dan
7. memiliki rombongan belajar lengkap dengan jumlah peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BACA JUGA : Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026
UNDUH Juknis Mekanisme Redistribusi Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
@Salam Website Nasty
0 Response to "Juknis Mekanisme Redistribusi Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat"
Post a Comment
Silahkan Berkomentar dengan Jelas dan Sopan