PMA Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama

Menteri Agama Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama.

Peraturan Menteri Agama tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama.

PMA) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama diterbitkan dengan mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);

4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 121);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955).

PMA Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama

Pasal 1 PMA Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama menyatakan bahwa balam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Moderasi Beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama dan kepercayaan yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kesepakatan berbangsa;

2. Penguatan Moderasi Beragama yang selanjutnya disingkat PMB adalah upaya sistematis untuk meningkatkan Moderasi Beragama.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelengara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Sekretariat Bersama Moderasi Beragama yang selanjutnya disebut Sekretariat Bersama adalah forum bersama untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan PMB.

5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2 PMA Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama menyatakan beberapa hal berikut.

(1) PMB diselenggarakan oleh Menteri, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota secara terencana, sistematis, koordinatif, kolaboratif, dan berkelanjutan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan.

(2) Untuk memperkuat penyelenggaraan PMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

(3) Koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Sekretariat Bersama.

Pasal 3 PMA Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama menyatakan hal-hal sebagai berikut.

(1) Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas unsur:

a. pengarah; dan

b. pelaksana.

(2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. menteri menteri yang menyelenggarakan koordinasi sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;

b. menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan;

c. menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; dan

d. menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.

(3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. Menteri,

b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;

c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;

d. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;

e. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;

f. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

g. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;

h. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga;

i. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara;

j. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;

k. menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang sosial;

l. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

m. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;

n. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah; dan

o. Jaksa Agung Republik Indonesia.

(4) Ketua pelaksana Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Menteri. pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;

(5) Dalam melaksanakan tugas harian sebagai ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri menunjuk pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi PMB pada Kementerian.

(6) Pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi PMB menetapkan tim pendukung pelaksanaan tugas harian dengan mengikutsertakan perwakilan dari kementerian/lembaga yang tergabung dalam Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama menyatakan beberapa hal berikut.

(1) Dukungan administratif Sekretariat Bersama dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi PMB pada Kementerian.

(2) Dukungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. penyiapan dokumen penyelenggaraan PMB dalam Sekretariat Bersama; dan

b. penyediaan anggaran operasional Sekretariat Bersama.

Pasal 5 PMA Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama menyatakan hal-hal berikut.

(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan untuk:

a. menyusun dokumen perencanaan tahunan;

b. merencanakan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan

c. menyusun laporan capaian dan evaluasi penyelenggaraan PMB.

(2) Dokumen perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun secara sistematis, terarah, dan terpadu.

(3) Dokumen perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat keterangan mengenai:

a. area strategis;

b. bentuk kegiatan;

c. sasaran kegiatan; dan

d. pendanaan.

(4) Area strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

a. sumber daya manusia dan organisasi;

b. kebijakan publik, bidang tata laksana, dan pengawasan, dan

c. layanan publik.

(5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi.

(6) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

(7) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh pengarah dan/ atau pelaksana.

Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama menyatakan beberapa hal berikut.

(1) Pemantauan oleh Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan dengan
tujuan :

a. mengetahui perkembangan capaian penyelenggaraan PMB; dan

b. mengidentifikasi, memetakan, dan mengantisipasi persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan PMB.

(2) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Bersama
melakukan:

a. pengumpulan data dan informasi;

b. konfirmasi dan verifikasi, dan/atau

c. kunjungan lapangan.

(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/ atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7 PMA Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama menyatakan beberapa hal berikut.

(1) Evaluasi oleh Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan melalui:

a. pengkajian mengenai perkembangan capaian penyelenggaraan PMB; dan

b. pengukuran capaian dan dampak penyelenggaraan PMB.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8 PMA Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama menyatakan hal-hal berikut.

(1) Menteri, menteri, dan pimpinan lembaga menyampaikan laporan perkembangan capaian penyelenggaraan PMB kepada Sekretariat Bersama 1 (satu) sekali dalam 6 (enam) bulan dan/ atau sewaktu- waktu sesuai dengan kebutuhan.

(2) Laporan perkembangan capaian penyelenggaraan PMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan mengenai:

a. rencana kegiatan; dan

b. pelaksanaan kegiatan.

(3) Sekretariat Bersama menghimpun laporan perkembangan capaian penyelenggaraan PMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Berdasarkan himpunan laporan perkembangan capaian penyelenggaraan PMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretariat Bersama merumuskan dan menyiapkan laporan capaian pelaksanaan penyelenggaraan PMB di kementerian / lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten / kota.

Pasal 9 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama. menyatakan hakl-hal berikut.

(1) Menteri sebagai ketua pelaksana Sekretariat Bersama menyampaikan laporan capaian pelaksanaan penyelenggaraan PMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan evaluasi kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/ atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(2) Laporan capaian pelaksanaan penyelenggaraan PMB dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan mengenai:

a. rencana kegiatan,

b. pelaksanaan kegiatan;

c. hasil pemantauan; dan

d. evaluasi dan tindak lanjut.

Pasal 10 PMA Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragamamenyatakan bahwa Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama selengkapnya dapat dibaca dan di unduh pada tautan berikut ini.

👉=======UNDUH DISINI=======👈

REKOMENDASI KAMI :

Demikianlah postingan ini, jika menurut Anda Bermanfaat silahkan SHARE, Terimakasih

@Salam Website Nasty