Landasan Yuridis Terbaru Penyusunan KSP Tahun 2026

Website Nasty Penyusunan Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) harus memperhatikan landasan yuridis untuk menjamin legalitasnya.

Landasan yuridis kurikulum adalah dasar hukum atau pertimbangan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan legalitas dalam pengembangan kurikulum. Landasan yuridis penyusunan KSP ini mencakup aspek formal (wewenang) dan materiil (isi).

Landasan yuridis penyusunan KSP terbentuk dari berbagai sumber hukum, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, dan lain sebagainya yang harus dipatuhi oleh semua subjek hukum.

Landasan Yuridis Pengembangan KSP

Landasan yuridis Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan mengacu pada dasar hukum yang relevan. Beirkut ini adalah beberapa landasar yuridis terbaru pada penyusunan KSP Tahun 2026.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan landasan yuridis tertinggi dan formal dalam pengembangan kurikulum di Indonesia, yang memberikan legitimasi konstitusional bagi sistem pendidikan nasional. Pasal 31 UUD 1945 menegaskan hak setiap warga negara atas pendidikan, kewajiban mengikuti pendidikan dasar, dan kewajiban pemerintah mengusahakan sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (PDF di sini)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 menjadi landasan utama yang mengatur visi, misi, fungsi, dan prinsip pendidikan nasional. Undang-Undang ini mengatur kurikulum sebagai rencana pendidikan untuk mencapai tujuan nasional, mewajibkan kurikulum yang dinamis, serta memberikan hak bagi warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan inklusif.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Peratura Pemerintag Nomor 4 Tahun 2022 adalah landasan yuridis penting yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Peraturan ini bertujuan menyesuaikan standar pendidikan agar lebih berkualitas, mencakup kurikulum, evaluasi, dan pengelolaan pendidikan.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 adalah perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, yang menjadi landasan yuridis operasional penting dalam penyusunan kurikulum terkait peran guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Peraturan Pemerintah ini mengatur beban kerja, sertifikasi, dan kompetensi pendidik untuk menjamin mutu kurikulum.

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Perpres Nomor 87 Tahun 2017 ini menjadi landasan yuridis utama yang menempatkan pendidikan karakter sebagai platform pendidikan nasional, yang diintegrasikan ke dalam kurikulum (Intrakurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler).

6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru (PDF di sini)

Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 menjadi landasan yuridis utama pemenuhan beban kerja guru dan pelaksanaan kurikulum 2025/2026. Peraturan Menteri ini mengatur beban kerja minimal 24 jam tatap muka per minggu, struktur kurikulum, perencanaan, penilaian, serta tugas tambahan guru

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (PDF di sini)

Peraturan ini menjadi landasan yuridis untuk transparansi dan keadilan penerimaan murid, memastikan proses seleksi berjalan dengan baik dan objektif.

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (PDF di sini)

Peraturan Menteri ini menjadi landasan yuridis utama yang mengatur Standar Pembiayaan pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah. Peraturan ini menetapkan komponen biaya investasi, operasional, serta perhitungan satuan biaya pendidikan.

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (PDF di sini)

Peraturan Menteri ini menjadi landasan yuridis yang menetapkan kriteria minimal sarana dan prasarana pada PAUD, pendidikan dasar, dan menengah untuk mendukung kurikulum.

10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (PDF di sini)

Permendikbudristek Nomor 26 Tahun 2025 adalah landasan yuridis utama mengenai standar pengelolaan pendidikan untuk PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Peraturan Menteri ini mengatur kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas satuan pendidikan.

11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (PDF di sini)

Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah landasan yuridis utama yang menetapkan kriteria minimal kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan siswa pada PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Peraturan enteri ini menggantikan Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022 dan menjadi acuan utama pengembangan kurikulum.

12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PDF di sini)

Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2025 adalah landasan yuridis baru yang mengatur Standar Isi pendidikan, mencakup Standar Isi PAUD, Standar Isi Pendidikan Dasar, dan Standar Isi Pendidikan Menengah. Peraturan Ini menetapkan kriteria minimal ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan. Peraturan ini berfokus pada penguatan kurikulum dengan memuat muatan wajib yang sesuai perundang-undangan

13. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (PDF di sini)

Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 adalah landasan yuridis yang merevisi Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024. Peraturan Menteri ini menetapkan penyesuaian kurikulum PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Peraturan ini memperkuat Kurikulum Merdeka tanpa menggantinya, dengan fokus pada Pembelajaran Mendalam, penambahan materi koding dan Kecerdasan Artifisial, serta fleksibilitas struktur kurikulum.

14. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PDF di sini)

Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026 menetapkan standar proses pembelajaran baru untuk PAUD, pendidikan dasar, dan menengah, menggantikan peraturan sebelumnya untuk relevansi dengan perkembangan teknologi dan sosial. Peraturan Ini menekankan pembelajaran yang berpusat pada murid melalui perencanaan yang fleksibel, pelaksanaan bermakna, dan evaluasi berkelanjutan.

15. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (PDF di sini)

Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2026 ini mengatur perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 mengenai Asesmen Nasional. Peraturan ini menetapkan ketentuan terbaru terkait teknis dan kebijakan pelaksanaan Asesmen Nasional, termasuk evolusi dimensi profil lulusan.

16. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (PDF di sini)

Keputusan Kepala BSKAP No. 046/H/KR/2025 merupakan landasan yuridis utama yang menetapkan Capaian Pembelajaran (CP) terbaru untuk PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dalam Kurikulum Merdeka per 16 Juli 2025. Kebijakan ini merevisi aturan sebelumnya (Keputusan Kepala BSKAP Nompr 032/KR/2024) untuk memastikan kesinambungan pembelajaran yang lebih efektif.

17. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 95/M/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik (PDF di sini)

Kepmendikdasmen Nomor 95/M/2025 secara khusus mengatur tentang mekanisme dan prosedur pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA). Peraturan ini ditetapkan untuk menjamin pelaksanaan TKA yang akuntabel dan terstandar, serta menjadi acuan teknis bagi peserta maupun penyelenggara.

Demikianlah postingan ini, jika menurut Anda Bermanfaat silahkan SHARE, Terimakasih

@Salam Website Nasty